RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa pajak mengenai koreksi dasar pengenaan pajak (DPP) pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pembelian batu bara mentah (raw coal) dari penambang lokal di lokasi penambangan milik PT X. . Dalam perkara ini, wajib pajak bergerak pada bidang penjualan batu bara dan …
THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (RATE OF VALUE ADDED TAX) Sr. No. Commodity Rate of Tax Date Since 1 25Motor-spirit (Petrol of all kinds …
2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun …
ABSTRAK: Bahwa harga dasar pengenaan pajak mineral bukan logam khususnya batu gunung, pasir, pasir kuarsa, kerikil, batu pecah, sirtu, Tanah, Tanah dapur, dolomite, dan marmer blok yang diatur dalam Perbup 9 Tahun 2011 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian dan perkembangan harga saat ini, sehingga perlu …
Peraturan Pemerintah ini mengatur di antaranya tarif tunggal yang lebih rendah sebesar 14% ... mengikuti prevailing law adalah PNBP lainnya selain yang sudah disebutkan di atas, pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak ... pnbp-pertambangan-batu-bara, Sabtu, 16 April 2022. 3. https:// ...
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT. Pasal 17 Ayat (1) Huruf b, (2a) UU PPh No. 36/2008 menyebutkan bahwa: (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah. sebesar 28% (dua puluh delapan persen). (2a) Tarif sebagaimana dimaksud …
Pertama, PP ini memberikan kejelasan mengenai kewajiban pajak penghasilan bagi para pelaku pengusahaan pertambangan batu bara dilaksanakan. Pelbagai pelaku itu adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, dan pemegang PKP2B. "Adanya kepastian hukum …
penerimaan pajak hiburan yang berada di atas . Hal ini mengindikasikan bahwa proses penerimaan pajak dari sektor hiburan sudah sangat efektif. Tingkat kontribusi yang semakin meningkat tiap tahunnya, tentu ini menjadi indikasi yang baik bagi pemerintahan Kota Batu. Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Kota Batu
Besarnya PBB Mineral dan Batubara yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak. (2) Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persentase tertentu dari NJOP yang besarannya ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai …
Dengan nama pajak pengambilan bahan galian golongan C dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi pertambangan bahan galian golongan C kepada orang atau pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha pertambangan galian golongan C di Kabupaten Katingan. Pasal 3 (1) Objek pajak adalah kegiatan eksploitasi penyelenggaraan usaha pertambangan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
di bidang Usaha Pertambangan. BAB II PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN . Bagian Kesatu. Subjek Pajak Penghasilan . Pasal 3 . Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi wajib pajak pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau …
independen (pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan) dan 1 variabel bebas (kepatuhan wajib pajak). Penelitian di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sebesar 2107 wajib pajak
4. Provinsi Jawa Barat. Tarif pajak progresif juga diterapkan di Provinsi Jawa Barat, ini sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.. Besaran tarif pajak bertingkat di Jabar, mulai dari 1,75 persen untuk kendaraan pertama dan naik 0,5 persen untuk kendaraan kedua atau 2,25 persen.. Untuk …
PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad Husaini (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis …
NILAI JUAL DAN TARIF PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN NO. JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 3 NILAI JUAL PER m (Rp) TARIF PAJAK TERUTANG PER m3 (Rp) a. Hasil Eksploitasi 1. Tanah Urug/Tanah Timbun 17.500,- 3.500,- 2. Tanah Liat Untuk Bangunan (Genteng, Batu Bata, dan lain-lain) 18.000,- …
CGCR Act 1999 & Rules 1993; Passengers Goods Taxation Act; Passenger Goods Taxation Rules; Luxuries Act & Rules 1979; CGCR Act 1999; Entry Tax Act 2010; Toll …
16/09/2023. Notification regarding CGCR (on CGCR) Act,1999 in item 7, in column 3, for the words,signs and figures" Rs 7.50 per bag of 50 Kgs: the words, signs and figures …
THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) RULES, 1993 ARRANGEMENT OF RULES Rule Contents Pages 1. Short title. 1 2. …
(2) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 61 (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:- 1. Short title and extent.- (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999. (2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh. 2. Definitions.-
Biaya Pecah Sertifikat Tanah. Biaya pecah sertifikat tanah umumnya dibutuhkan saat seseorang hendak menjual sebagian tanah kavelingnya. Proses pemecahan sertifikat tanah sendiri diperkirakan memakan waktu sekitar 15 hari. Lalu, untuk biaya pecah sertifikat tanah memperhitungkan jumlah, luas tanah, dan penggunaannya.
Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini merupakan panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak …
(1) Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Galian GOlongan C dipungut pajak atas Bahan Galian Golongan C. (2) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan dan pengelolaan Bahan GalianGolongan C. (3) Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. nitrat ; b. pospat ; c. garam batu ; d. asbes ; e. talk ; …
PP Baru Perpajakan Sektor Pertambangan Batu Bara Terbit. Alat berat di lokasi pertambangan. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pertambangan Batubara yang ditetapkan pada 11 April 2022, dengan …
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati. tentang Penetapan Harga Dasar dan Tarif Pengenaan Pajak. Mineral Bukan Logam Dan Batuan; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 2.
Mengacu pada Pasal 4A Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN 2000) jo. Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PP 144/2000), batu bara yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenakan PPN sehingga atas …
Sebagai gambaran, dalam ketentuan yang saat ini berlaku, tarif PPh Orang Pribadi diatur empat lapis, yaitu untuk Penghasilan Kena Pajak: 1. s.d. Rp50 juta per tahun kena tarif pajak 5 persen. 2. di atas Rp 50 juta-Rp250 juta per tahun kena tarif 15 persen. 3. di atas Rp250 juta-Rp500 juta per tahun dikenakan tarif 25 persen.
Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, selanjutnya disebut KLU, disusun menurut Kategori, Golongan Pokok, Golongan Sub Golongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi. Kode KLU digunakan untuk: Penatausahaan data Wajib Pajak. Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akhirnya menunda penerapan pajak karbon. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penerapan pajak karbon akan berlaku pada 2025. "Untuk merealisasikan komitmen menurunkan emisi gas rumah 2060 atau lebih cepat dan yang diterapkan awal adalah …
Indonesia memang baru akan menerapkan tarif pajak karbon di tahun 2022 dan baru hanya pada sektor pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, itupun dengan tarif yang tergolong rendah. Namun perlu diingat belum ada satu konsensus global-pun yang telah mengatur tentang berapa tarif pajak karbon yang ideal bagi masing-masing …
MEERUT, DDTCNews – Kenaikan pajak barang dan jasa (goods and services tax/ GST) atas batu bata berdampak pada ribuan pengusaha perapian batu …
Tarif PNBP untuk batu bara ditetapkan secara progresif dan mencapai 28 persen pada harga di atas USD100 per ton saat ini. Untuk konsumsi lokal tarifnya 14%. Target 2022 akan terlampaui. ... nomor 15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara. …
PajakOnline—Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak terhadap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk …
Contribute to luoruoping/id development by creating an account on GitHub.
PENGARUH KESADARAN PAJAK, TARIF PAJAK, DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi kasus pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu) SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Disusun Oleh Zufly Amrullah Hadi NPM. 21801082251 …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs