Ketentuannya diatur didalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Pelaksanan UU PPN yaitu bahwa : a. Atas barang/aktiva yang tidak dapat dipakai lagi karena sebab tersebut diatas tidak diterbitkan faktur pajak keluaran sepanjang atas barang/aktiva tersebut tidak dilakukan penyerahan yang terutang PPN …
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengawasan di Bidang Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 554); 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146); MEMUTUSKAN:
Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestarinya di Pulau Padang, Riau Investigative Report Laporan Investigasi Eyes on the Forest Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November 2014 Eyes on the Forest (EoF) adalah …
peralatan penambangan pasir besi laut - Penyederhanaan Peraturan Pengelolaan Laut dalam Omnibus ... Greenpeace, Ringkasan Eksekutif – Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di Tanah Papua, oleh Greenpeace Indonesia, 11 Agustus 2020 Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, …
dan peraturan tersebut termasuk Undang-Undang Administrasi Keuangan (FAA) tahun 2003 serta Undang-Undang Umum Auditor tahun 2000. Kerangka kerja badan legislatif dan peraturan di negara Ghana menetapkan akuntabilitas struktur anggaran dasar serta pengawasan yang dilakukan oleh Parlemen serta penjelasan terkait tentang kekuasaan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan …
Adapun pasal soal penenggelaman kapal asing dapat kita temukan dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berbunyi: (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. (2) Kapal pengawas perikanan …
Berdasarkan semua peraturan pemusnahan di atas, sangat praktis jika menggunakan jasa pemusnah dokumen terdekat dari Serayu Daur Nusantara. Anda dapat menghubungi jasa penghancuran dokumen kami melalui hotline 0813-1178-2107 dan website https://serayudaur.id/. Kami akan melakukan tugas sesuai prosedur yang tepat.
implikasi peraturan kerangka kerja manajemen keuangan publik pada penyediaan layanan : refleksi majelis distrik negara ghana 13 3 Download (0) ✓
Penghancuran atau Pengrusakan Dalam Bentuk Pokok. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan …
Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Pertama, dihilangkannya kewajiban mempertahankan kawasan hutan minimal 30 persen dari luas …
Sebahagian daripada mereka membolehkan negara tertentu. Anda perlu menyemak firma individu untuk melihat peraturan mereka. Menyewa kereta di Ghana untuk memandu merentasi sempadan mungkin boleh dilakukan, tetapi anda perlu memutuskan ke mana anda ingin pergi sebelum anda bercakap tentang mengambil kereta sewa di luar Ghana …
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang KeArsipan (Lembaran …
SK Dirjen Yan Medik no.78/YanMed/RS Umdik/YMU/1/91 tentang penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit (Bab III D-E) Surat Edaran DIRJEN Yanmed no.HK.00.05.1.5.01160 tahun 1995 : Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir RM dasar dan Pemusnahan arsip RM di rumah sakit. Undang-undang No.29 thn 2004 …
Suhu sedang insenerator minimum 850 ⁰C, sedangkan insenerator suhu tinggi mencapai 1200 ⁰C dengan waktu retensi pembakaran minimal dua detik di ruang kedua. Metode insenerasi digunakan untuk sediaan padat, setengah padat, serbuk, khusus obat antineoplastik menggunakan insenerator dengan suhu tinggi .
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU HPP) membawa banyak perubahan pajak yang cukup signifikan pada aturan pajak yang sebelumnya telah berlaku. Salah satunya dapat dilihat pada UU PPN mengenai perubahan pengecualian objek PPN. Terdapat beberapa barang yang …
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 …
Indonesia di Luar Negeri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 Tentang Tata cara Penghapusan BMN pada Perwakilan Republik …
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
ACCRA/GENEVA (13 December 2022) -- In the face of threats posed by toxic substances, there is an urgent need for Ghana to respect and guarantee the free and full exercise of …
5.1.8 Beban Limbah. Untuk fasilitas yang menerima limbah perkotaan yang heterogen, pencampuran yang tepat dan pemuatan umpan sangat penting. Operator crane harus …
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ... fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya ... 22. Pemusnahan adalah kegiatan penghancuran Senjata Api dan Amunisi yang telah rusak berat atau tidak laik pakai. 23. Penyimpanan adalah …
Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang …
Sebagai negara hukum formal, salah satu instrumen terpenting bagi Indonesia adalah peraturan perundang-undangan (rechtstaat). Kewenangan seorang penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam mengejar tujuan negara, sebagaimana dinyatakan oleh
5.Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/5/2014 tentang Larangan Penggunaan Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) di Bidang Perindustrian. 6.Peraturan Menteri Perdagangan No. 55/M/-DAG/PER/9/2014 tentang Ketentuan Impor Barang Berbasis Sistem Pendingin.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun …
Bidang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah …
Maka dari itu di dalam putusan lamanya menempuh ... Pasal 406 KUHP tentang Penghancuran atau perusakan barang 1002/Pid.B/2008/P 3. Undang-undang No. 35 Tahun ... N.Smg. 3. Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/P N.Kis .Hakim 4. Putusan Nomor 4072/Pid.B.201 1/ PN.Sby Pertimbangan Peraturan Hukum TINDAK PIDANA : 1. …
Peristiwa penghancuran berhala (bahasa Arab: کسر الاصنام) mengacu pada peristiwa naiknya Imam Ali as ke atas pundak Nabi Islam saw untuk menghancurkan berhala-berhala Ka'bah.Kisah ini dinarasikan dalam sumber-sumber Syiah dan Sunni.Waktu terjadinya adalah pada malam hijrah atau penaklukan Makkah.Peristiwa penghancuran berhala …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs