Setelah tambang di atas awan itu ditemukan, mulai dari Ertsberg pada 1936, tambang terbuka Grasberg tahun 1980-an, dan tambang bawah tanah di 2020, sudah 5 juta ton lebih bijih tembaga, perak, dan emas telah diolah dari perut bumi Papua. Kontribusi yang diberikan pada ekonomi nasional maupun daerah tidak sedikit.
Terkait penyelesaian sengketa pertanahan di wilayah pertambangan ada beberapa ketentuan yang mengaturnya, antara lain: Pemegang IUP eksplorasi atau IUPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Persetujuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan …
Masa depan ratusan ribu warga di Trenggalek, Jawa Timur, terancam sebab sembilan dari 14 kecamatan di wilayah itu masuk dalam konsesi tambang emas yang disebut "paling besar di Jawa".
Bareskrim Soal Beking Tambang: yang Salah Bukan Penegak Hukum. Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang …
Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka; II.b Pemberian IUP Operasi Produksi Batuan. IUP Operasi …
Raja Ampat, – Sebuah tambang nikel terletak Kepulauan Gag, Raja Ampat, Papua Barat, dikelola PT Gag Nikel membawa dampak sangat besar bagi perekonomian warga di masa pandemi covid 19, serta menambah pendapatan asli daerah (PAD) wilayah setempat hingga puluhan miliar sudah diserap. Hal itu dilontarkan, anggota MRPB …
hutan yang berada pada wilayah konsesi tambang untuk dua provinsi itu saja sudah mencapai 723.000 hektare atau 0,8 persen dari total wilayah hutan di Indonesia. Salah satu penyebab deforestasi akibat kegiatan pertambahan khususnya batubara disebabkan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang
Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam penyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi. (UU Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah). Pasal 1
Brigjen Pol Pipit Rismanto Direktur Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mencatat ada 649 tambang ilegal yang tersebar di Wilayah Jawa Timur. Sebaran tambang ilegal itu terbanyak ada tiga daerah, yaitu Kabupaten Tuban, Pasuruan, dan Lumajang. Akibatnya selain kerugian terhadap negara, faktor lingkungan …
Mereka bingung harus berkeluh kesah kepada siapa. Pemerintah tidak bertindak, padahal jelas lokasi tambang ilegal itu ada di kawasan Tahura. Suhardi berbicara dalam diskusi terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur, Senin (28/2). Diskusi ini sekaligus menandai berdirinya Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kalimantan …
Ferdy menuturkan langkah pemerintah yang memberikan sebagian besar wewenang perizinan pertambangan kepada pemerintah daerah bakal memperpanjang …
Jakarta, CNBC Indonesia- Pengamanan aset industri minerba penting untuk terus digaungkan. Pemerintah Indonesia telah mengatur kegiatan pertambangan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan …
Revisi Undang-undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang baru usai bulan lalu mengancam keberlangsungan hutan lindung maupun konservasi. Pasalnya, dalam UU mengisyaratkan semua kawasan, termasuk lindung dan konservasi boleh eksplorasi. "Kita kalah total, apalagi daya dukung …
Foto: REUTERS/Ilya Naymushin/File Photo. Jakarta -. Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan perubahan rencana lelang Wilayah Izin Usaha …
Izin Penambangan Batuan. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). [1] Namun kemudian, melalui UU 3/2020 pemberian izin diperluas lagi salah satunya Surat Izin …
Sektor pertambangan 'unggul' di Maluku Utara. Sayangnya, berbagai persoalan terjadi seputar pertambangan di Maluku Utara, dari bagi hasil tak adil, kemiskinan sampai persoalan lingkungan hidup. Hasil eksploitasi tambang, masih menjadi persoalan antara lain hak bagi hasil mineral tambang buat daerah. KH Gani Kasuba, Gubernur …
pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi …
Berikut 7 titik potensi tambang emas yang berada di daerah Jawa Timur : Malang. Kota malang merupakan wilayah di Jawa Timur yang dikenal dengan wisatanya. Tetapi banyak orang yang belum mengetahui bahwa di Malang terdapat kandungan mineral emas. Pemerintah wilayah Malang juga telah membuat pemetaan wilayah yang …
Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat ("IPR") adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.[9] Dalam hal memperoleh IPR, pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri di bidang Pertambangan Mineral dan …
40. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 41. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pertambangan Rakyat Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk …
Muaraenim, tvOnenews - Tambang batubara rakyat ilegal yang kian menjadi-jadi dan makin tersebar di wilayah Kabupaten Muara Enim membawa dampak kerusakan terhadap lingkungan seolah-olah tidak tersentuh hukum mendapat sorotan dari organisasi masyarakat Masyarakat Suka Lingkungan Hijau Sumatera Selatan.. Seperti …
Pemimpin tertinggi Baru Gold Corp., pemilik saham terbesar PT. TMS, Terry Filbert, menjawab tudingan yang menyebut perusahaannya berpotensi menyebabkan burung endemik punah, merusak lingkungan dan ...
Foto: Ilustrasi Tambang Ilegal (Mindra Purnomo/tim infografis detikcom) Jakarta -. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, pertambangan tanpa izin (Peti) atau tambang ilegal di Indonesia tersebar di 2.741 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 1.092 lokasi telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan …
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENERBITKAN IZIN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 …
Kewajiban Lingkungan Atas Reklamasi Dan Pasca Tambang Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia April 2021 EKOMBIS REVIEW Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis 6(1):37-54
26 July 2022 20:06. SHARE. Foto: Tambang Emas Ilegal di Sulteng Longsor. (AP/M. Taufan) Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya pemerintah untuk memberantas keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia tidak cukup jika hanya melalui pendekatan hukum saja. Pasalnya, dengan jumlah 2.700 lokasi (PETI) yang ada saat ini, …
Pada Keputusan Menteri ESDM ini disebutkan bahwa wilayah pertambangan batuan serta mineral bukan logam dan mineral bukan logam jenis tertentu untuk memberikan luasan di atas 100 hektare untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN), industri semen, dan atau proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat …
Ada sekitar 500.000.000 cadangan batu bara yang dimiliki oleh tambang di daerah Meulaboh Aceh Barat. 4. Lahat Sumatera Selatan. Lahat mengubah daerah kabupaten yang berada tepat di Provinsi …
kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya: 1. Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara 2. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DALAM MENERBITKAN IZIN PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh : Dedis Elvalina ... seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu, gubernur tak memiliki daya dukung lingkungan, …
Koalisi Save Spermonde mengadakan diskusi dan pemutaran film berjudul 'Panrakki Pa'boyang-poyangang: Rusaknya Wilayah Tangkap Nelayan Kodingareng'. Film berdurasi 20 menit ini bercerita tentang dampak penambangan pasir laut di perairan Sangkarrang, Makassar, terhadap kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng. Tambang …
ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan DPR RI. Sedangkan bunyi …
"Penggunaan teori residu ini melahirkan kepastian hukum karena bisa ditentukan mana kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar …
Pemerintah khususnya Pemda memiliki peranan dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan tambang di wilayah masyarakat adat, agar pengusahaan tambang mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Kata kunci: perlindungan, masyarakat adat, …
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Pusat resmi mendelegasikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi pada hari ini, Senin (18/4/2022). Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto mengatakan …
Liputan6, Jakarta PT Kaltim Prima Coal merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang berlokasi di wilayah Sangatta, Kalimantan Timur, Indonesia. PT Kaltim Prima Coal mengoperasikan penambangan terbuka terbesar di dunia. PT Kaltim Prima Coal adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang bergerak di bidang …
BATUBARA DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR https://bit.ly/33seeiG I. Pendahuluan Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah 129.066,64 Km2 merupakan salah satu provinsi yang menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Perut bumi Provinsi Kalimantan Timur selain mengandung mineral berupa minyak dan …
Dengan ini, pemerintah pusat akan mendelegasikan izin tambang ke Pemerintah Daerah (Pemda). Hanya, implementasi pendelegasian izin ini masih akan …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs