Judul : Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan setelah Terbitnya Undang – Undang 23 Tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Nama : Andrea Yudhistira NIM : 051 Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang mengetahui Pengelolaan Pertambangan Mineral Batuan setelah terbitnya terbitnya Undang – Undang No.
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta . No. II. Standar Usaha Pertambangan Melalui Permohonan Wilayah ...
a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum; b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi …
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Undang …
Rezim fiskal penerimaan negara bagi pemegang IUP, IUPK, dan IPR di bidang Usaha Pertambangan Mineral diatur berdasarkan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa penerimaan negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dua kementerian itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketua Komisi VII DPR RI, Dony Maryadi Oekon menyampaikan bahwa, pihaknya mempertanyakan adanya tabrakan tata kelola usaha pertambangan pasir laut itu. Sehingga, terdapat dualisme pungutan …
JAKARTA, HUMAS MKRI – Meski baru disahkan pada 10 Juni 2020 silam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana dua perkara, yakni perkara Nomor …
Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berpa bijih atau bantuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk batuan padat, gambut dan batuan aspal. 6 6. Usaha pertambangan adalah kegiatan …
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia ternyata memiliki lonjakan dalam izin tambang sejak 2020. Namun, bukan izin tambang batu bara atau mineral, melainkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral non logam dan batuan. Berdasarkan data dari Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral …
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. 5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (PP 23/2023) merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. PP 25/2023 ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2023 dan …
Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan …
Perusahaan yakni PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) dan PT Karya Utama Tambangjaya (KUTJ) yang merupakan perusahaan pertambangan bauksit di Indonesia. Sejak didirikan sampai pertengahan 2007, CITA bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, jasa pengangkutan darat, perbengkelan dan …
Perpres No. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkait pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan minerba Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi.
PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; …
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dirilis pada 21 Desember 2021 lalu, total tenaga kerja asing (TKA) di sektor pertambangan mineral dan batu bara, termasuk di smelter, RI tercatat mencapai 5.355 orang. Sementara tenaga kerja Indonesia (TKI) tercatat mencapai 244.945 orang.
Pada intinya, kata Ridwan, Kementerian ESDM akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan izin tersebut. ''Kami akan memberikan peluang dalam hal ini perusahaan pertambangan," ungkap Ridwan. Mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), pasal 36 …
Nah, dengan adanya Perpres 55/2022 dan SE Menteri ESDM ini, 2. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Pemeberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan dengan ketentuan: 1) berada dalam satu daerah provinis atau …
JAKARTA, KOMPAS - Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia memasuki babak baru.. DPR telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) alias UU Minerba, dalam Rapat Paripurna yang digelar Selasa …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs