PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG ... dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan/atau BUMD dapat berupa toko, kios, los, dan ... bagian dari SIINas saat barang tiba di pabrik minyak goreng, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Download PDF tentang Kumpulan Peraturan Perundangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) : Peraturan Menaker 31 Tahun 2015. Peraturan Menaker 32 Tahun 2015. Peraturan Menaker 33 Tahun 2015. Himpunan Peraturan Perundangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Permenaker No 9 Tahun 2016 …
Hingga kini, pemerintah memang belum menetapkan kapan batas akhir bagi industri untuk merelokasi pabrik dari permukiman ke kawasan industri. Yang pasti, saat ini pemerintah terlebih dulu harus menyiapkan aturan teknis turunan UU No.3 /2014 berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri. Sebagai gambaran, nantinya, jika ada industri …
Melansir dari keterangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadali, berikut ulasan Bisnis selengkapnya. 1. LG Energy Solution Ltd. Perusahaan teknologi asal Korea ini telah memulai pembangunan pabrik sel baterai kendaraan listrik di Indonesia bersama dengan produsen pembuat …
Daftar pabrik pencemar udara dekat Jakarta. Berikut adalah beberapa pabrik yang diduga menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta dan sekitarnya. Baca Juga: DPR Sedih Pemerintah Tangani Persoalan Polusi Udara Setelah Viral. Pabrik arang rumahan. Pabrik ini berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan memproduksi …
daftar: 2: buhandak: rekomendasi pendirian pabrik bahan baku bahan peledak: daftar: 3: buhandak: rekomendasi pendirian pabrik industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian: daftar: 4: buhandak: rekomendasi pendirian pabrik bahan peledak dan bahan peledak aksesoris: daftar: 5: alpahankam: rekomendasi pendirian pabrik senjata ...
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, dan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara ("BMN"), telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara ("PMK Nomor 97/PMK.06/2007").
Peraturan Menteri Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Download Peraturan Menteri …
menetapkan : peraturan menteri perindustrian tentang perubahan keempat atas peraturan menteri perindustrian nomor 19/m-ind/per/2/2010 tentang daftar mesin, barang, dan bahan produksi dalam negeri untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. pasal i beberapa ketentuan dalam lampiran peraturan menteri
peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia, menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf o
Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian ESDM menggalakkan Program Mandatori BBN melalui Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015. ... - Telah diterbitkan Daftar BU …
Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 oktober 2019. ... Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle . Berikut daftar kementerian di Indonesia beserta nama menterinya dalam kabinet Indonesia Maju: Kementerian Koordinator. Nama Kementerian: Nama Menteri: Kementerian …
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 19. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan. Pasal2 (1)Tata kelola MGR meliputi: a. Program MGR; b. pendistribusian, HET, dan insentif MGR; c. pendaftaran, verifikasi, dan/ atau penetapan
Kebijakan ini sudah mulai dilakukan pada 2020 lalu dan dalam 5 tahun ke depannya untuk membuat jumlah BUMN lebih efisien dengan jumlah kurang dari 70 BUMN. Dalam pengelolaannya saat ini perusahaan-perusahaan di bawah kepemimpinan Menteri Erick Thohir ini memiliki 12 klaster BUMN. Jumlah tersebut ditangani oleh dua wakil …
Reshuffle Kabinet Jilid Dua, Ini Daftar 34 Menteri Jokowi. Watch on. Mereka yakni Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Menteri Investasi, serta Nadiem Makarim yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Bahlil sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman …
Bidang. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah NonBahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia …
Peraturan Menteri Nomor P 19 tentang Baku Mutu Emisi bagi Usaha dan atau Kegiatan Industri Semen adalah dokumen resmi yang mengatur standar kualitas udara yang harus dipenuhi oleh industri semen di Indonesia. Peraturan ini berisi ketentuan mengenai parameter, metode pengukuran, dan batas emisi yang diperbolehkan. Peraturan ini juga …
21 Tahun 2018. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/10/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib. Peraturan Menteri Perindustrian.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/ a tau Bahan Penolong Impor untuk lndustri Kecil dan Industri Menengah; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021. [109] . PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PP No. 101 Tahun 2021.
Tidak hanya di Indonesia, Wilmar juga memiliki lebih dari 450 pabrik dan jaringan distribusi di China, India, dan 50 negara lainnya. Produsen ini memiliki perkebunan kelapa sawit besar di tanah air dan menjadi salah satu perusahaan yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia yang mencapai 232.053 hektar.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2099 tentang Pekerjaan Kefarmasian ditetapkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 1 September 2009. ... industri obat tradisional, dan pabrik kosmetika. Pasal 9. Industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang Apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada …
hak cipta © 2022.Aava Seluruh hak cipta.peta situs